KPR Bersubsidi: Jangan Menyalahi Aturan jika Tidak Ingin di Pinalti

By | Januari 20, 2018

Bagi kang Agung dan juga Anda yang sudah berkeluarga pasti menginginkan untuk bisa memiliki tempat tinggal sendiri. Namun bukan menjadi rahasia lagi jika harga properti semakin lama semakin naik.

properti mahal

Semakin tingginya angka pertumbuhan penduduk yang berbanding terbalik dengan semakin menyempitnya lahan untuk dijadikan tempat tinggal menjadikan keinginan untuk memiliki rumah sendiri pun menjadi mimpi yang cukup mahal. Hanya orang-orang menengah keatas yang mampu membeli rumah hunian.

Memang ada program yang bisa menolong Anda untuk bisa membeli rumah, diantaranya dengan menggunakan sistem KPR yang disediakan oleh Bank. Namun, tidak semua orang bisa mengajukan KPR ini karena persyaratan-persyaratannya yang bisa dibilang ketat. Intinya, Anda harus benar-benar bisa hemat gaji jika pemasukan bulanan sudah ketat.

Untuk mengatasi fenomena ini, Pemerintah mencanangkan program KPR bersubsidi untuk membantu masyarakat bisa memiliki rumah mereka sendiri. KPR adalah Kredit Pemilikan Rumah yang merupakan suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli ataupun memperbaiki rumah. Ada dua jenis KPR yang saat ini tersedia di Indonesia, yaitu:

  1. KPR Subsidi

KPR Subsidi adalah kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan suku bungan rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit. KPR tersebut terdiri atas KPR untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun.

KPR ini diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Bentuk subsidi yang diberikan berupa subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur sendiri oleh Pemerintah. Jadi, tidak setiap masyarakat bisa diberikan fasilitas kredit ini.

  1. KPR Non Subsidi

KPR non subsidi ini diperuntukan bagi seluruh masyarakat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutaan. Sehingga besarnya kredit dan suku bunga dilakukan sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan.

Untuk melancarkan program KPR Subsidi, PUPR mengembangkan segelintir dukungan pembiayaan seperti KPR FLPP, Subsidi Selisih Bungan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Tetapi untuk BP2BT masih ada dalam tahapan kajian dan uji coba. Program BP2BT ini juga bekerja sama dengan Bank Dunia.  Penerima KPR Subsidi ini tidak hanya pekerja formal yang memiliki slip gaji, tapu mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap bisa mendapatkan KPR subsidi ini apabila bisa memberikan surat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa / lurah tempat KTP diterbitkan.

Minat masyarakat terhadap Program Sejuta Rumah sangat besar, karenanya semua pihak yang terlibat diminta untuk berperan aktif mengikuti ketentuan pemerintah.

Sosialisasi mengenai syarat dan ketentuan mengenai KPR FLPP pun diminta untuk bisa lebih masih lagi kepada masyarakat, bank – bank penyalur KPR dan juga pengembang agar penyalurannya bisa tepat sasaran.

Karena tingginya minat masyarakat terhadap program KPR subsidi ini, para dan prasarana di sekitar perumahan KPR Subsidi ini memenuhi ketentuan yang berlaku untuk menciptakan kualitas bangunan yang memadai.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR menyatakan bahwa berdasarkan Permen PUPR No. 26/PRT/M/2016, kelompok sasaran yang berhak menerima KPR Subsidi adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan di bawah ini:

  1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  2. Belum mempunyai rumah
  3. Belum pernah menerima subsidi dari Pemerintah
  4. Mempunyai NPWP dan SPT
  5. Berpenghasilan maksimal Rp 4 juta perbulan untuk rumah tapak dan Rp 7 juta per bulan untuk rumah susun
  6. Bagi pekerja informal yang tidak memiliki slip gaji, bisa membuktikan penghasilannya dengan menggunakan surat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah tempat KTP diterbitkan.

Di dalam Permen PUPR No. 26/PRT/M/2016 juga disebutkan bahwa rumah KPR bersubsidi tidak boleh disewakan atau dipindah kepemilikannya, kecuali telah dihuni lebih dari 5 tahun bagi rumah tapak dan 20 tahun bagi rumah susun.

Selama berjalannya program KPR subsidi ini, tidak bisa ditampik bahwa banyak laporan masuk yang meyatakan adanya pelanggaran KPR Subsidi. Aduan yang paling banyak masuk adalah perihal rumah yang dibiarkan kosong dan tidak ditempati.

Upaya pencegahan pelanggaran dan penyalahgunaan KPR Subsidi pun telah dilakukan, diantaranya dengan bekerja sama dengan instansi lain. Salah satu instansi yang bekerja sama dalam memantau pelanggaran KPR Subsidi ini adalah PLN.

Peranan PLN disini adalah untuk melihat penggunaan listrik rumah tersebut. Apabila penggunaanya sangat kecil atau minimum, maka kemungkinan besar rumah KPR Subsidi tersebut tidak ditempati. Dengan demikian, si penerima KPR pun bisa ditindak lanjuti.

Sementara itu, untuk mengontrol agar penerima KPR Subsidi merupakan kelompok sasaran, maka diadakanlah kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa mengakses data e-KTP pemohon.

Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) pun telah menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penerima bantuan subsidi rumah, misalnya dengan membangun rumah menggunakan material di atas standar rumah subsidi yang telah ditentukan.

Atau adanya penambahan jumlah kamar yang menyebabkan harga rumah tersebut lebih tinggi dari harga rumah subsidi yang sudah ditentukan Pemerintah.

Apakah yang akan terjadi bila ketahuan melakukan pelanggaran terhadap KPR Bersubsidi? Sanksi yang diberikan apabila penerima KPR subsidi terbukti melakukan pelanggaran adalah harus mengembalikan dana subsidi yang telah diterima.

Selanjutnya, bank pelaksana akan menerapkan tingkat bunga komersil untuk angsuran berikutnya. Tentu dengan bunga komersil yang diterapkan oleh bank akan sedikit memberatkan Anda, jadi jangan coba-coba melanggar aturan yang telah ditetapkan untuk KPR subsidi ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *